Analisis
-
Paradoks Reformasi Sektor Keamanan: Revisi UU TNI, Ketimpangan Regulasi, dan Krisis Negara Hukum
Paradoks Reformasi Sektor Keamanan: Revisi UU TNI, Ketimpangan Regulasi, dan Krisis Negara Hukum Oleh: Mangesti Waluyo SedjatiKetua Majelis Ilmu Baitul Izzah | Pengamat Ketahanan Bangsa & Politik Berbasis KonstitusiSidoarjo, 27 Maret 2025 Pendahuluan Tulisan Laksma TNI Ir. Fitri Hadi S., MAP menggugat suatu ironi yang telah lama dipendam, namun jarang dibicarakan secara terang-terangan: ketimpangan regulatif…
-
Menggugat Vonis Harvey Moeis, Terdakwa Korupsi 300 Trilyun
Menggugat Vonis Harvey Moeis Kasus vonis Harvey Moeis, terdakwa dalam kasus rasuah pengolahan tata niaga timah PT Timah Tbk, telah mengguncang kesadaran publik. Harvey dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara untuk tindak pidana korupsi yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Vonis[1] yang dianggap terlalu ringan ini memicu perdebatan sengit mengenai keadilan dan efektivitas sistem peradilan Indonesia….
-
Hasto, Korupsi dan Ujian Keadilan
Hasto, Korupsi dan Ujian Keadilan “Hasto, korupsi, dan ujian keadilan: integritas dimulai dari tindakan kita.” Bung Eko Supriatno Francis Fukuyama menekankan bahwa korupsi adalah isu utama abad ke-21, menggantikan perjuangan ideologi besar yang sebelumnya mendominasi politik global.[1] Di Indonesia, korupsi lebih dari sekadar masalah moral;[2] ia adalah masalah struktural yang meresap dalam setiap lapisan politik….
-
Solar Yang Diselewengkan, Kenapa Harga Pertalite Yang Naik?
Solar Yang Diselewengkan, Kenapa Harga Pertalite Yang Naik? Oleh: Defiyan Cori Tanggal 3 September 2022, Presiden mengumumkan kenaikan harga jual BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Masyarakat tidak perlu kaget dengan pengumuman itu, sebab informasi akan naiknya harga jual kedua jenis BBM ini telah didahului oleh keluhan Presiden Joko Widodo sendiri atas beban subsidi di…
-
MEMBACA ARAH POLITIK NASDEM
“Beberapa orang mengubah partai mereka demi prinsip mereka; yang lain, mengubah prinsip mereka demi partai mereka.” – Winston Churchill Kutipan di atas menjadi rujukan pada tulisan berikut, Membaca arah (baca, perubahan) politik Partai Nasional Demokrat.
-
Hapuskan Kompensasi Energi, Alokasikan Optimal Untuk Subsidi
Oleh: Defiyan Cori – Ekonom Konstitusi Apakah itu kompensasi energi yang disebutkan oleh pemerintah alokasi dananya sejumlah tertentu? Padahal selama ini publik hanya mengenal pengertian alokasi subsidi untuk kelompok masyarakat miskin tertentu? Layakkah kelompok penerima kompensasi energi dalam pengertian mandat konstitusi ekonomi dan sila ke-5 Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
-
KEJATUHAN JOKOWI DAN ARUS BALIK PERLAWANAN UMMAT ISLAM INDONESIA
by : R. Baskoro Hutagalung(Forum Diaspora Indonesia) Ada perbedaan perubahan strategi global Amerika pasca perang dingin dalam mempertahankan hegemoninya di dunia. Ketika periode perang dingin, Amerika akan melakukan perang langsung “head to head” dengan musuhnya yaitu Uni Soviet yang beraliran komunis. Namun saat ini Amerika lebih cenderung menggunakan strategi proxy dengan gerakan yang seminin mungkin…
-
Malam ini, Duel Maut Di The Black Country
amalinsani.org. Malam ini Minggu 10 April 2022 akan terjadi partai sengit di tanah Ratu Elizabeth, The Black Country sebutan untuk negara Inggris. Sebuah partai yang tidak diragukan lagi sebagai The Big Match, pertanding terbesar di Primer League musim ini. Keduanya, Manchester City dan Liverpool hanya terpaut selisih point satu angka dari 30 pertandingan yang telah…
-
MENAPAK GELIAT PERUBAHAN POLITIK (Analisis Kejanggalan Sikap Metro TV dan Nasdem)
“Tuhan sudah menulis garis tangan mereka masing-masing. Setiap orang di dunia ini telah dilahirkan menapak jalannya ke surga dengan cara sendiri-sendiri,” (Hanum Salsabiela Rais) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kegiatan atau aktivitas memijakkan (mengenakan) telapak kaki pada sebuah landasan disebut menapak. Bisa juga menapak berarti berjalan tanpa alas kaki. Dengan demikian, tulisan ini hanya…
-
Komnas Perempuan Tetap Kawal Pengesahan UU TPKS untuk Memastikan Pemenuhan Hak Korban Secara Komprehensif
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengapresiasi DPR RI yang telah memenuhi janji untuk menetapkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai usul inisiatif DPR RI pada Sidang Paripurna DPR RI yang diselenggarakan pada Selasa, 18 Januari 2022. Penetapan RUU TPKS sebagai usul ini menunjukkan komitmen DPR RI telah sejalan dengan komitmen Presiden…
Cari
Wakaf Tunai
