Hari Anti Korupsi 2025: Sampai Kapan Kita Membiarkan Negeri Ini Dirampok?

Pembalakan Liar, Tambang Ilegal, dan Hukum Pilih Kasih: Negeri Ini Butuh Keberanian!

Setiap 9 Desember, kita memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Namun, pada 2025 ini, peringatan tersebut terasa semakin relevan dan mendesak. Kita menyaksikan sendiri bagaimana korupsi masih bercokol dalam berbagai lini: dari politik, birokrasi, hingga sektor sumber daya alam yang seharusnya menjadi tulang punggung kekayaan bangsa. Karena itu, peringatan tahun ini harus menjadi momentum bagi kita untuk berhenti sekadar mengutuk korupsi, dan mulai membangun perubahan yang tegas serta sistematis.

Potret Suram Indeks Korupsi 2025

Jika kita melihat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2025, kita mendapati kenyataan kurang menggembirakan. Skor yang belum membaik menandakan bahwa kita masih menghadapi persoalan serius dalam transparansi anggaran, integritas birokrasi, dan kepastian penegakan hukum. Kita memahami bahwa IPK bukan hanya angka; ia menggambarkan citra dan kredibilitas tata kelola publik kita di mata dunia.

Ketika skor IPK kita stagnan, itu berarti kita belum berhasil menciptakan sistem pemerintahan yang benar-benar bersih. Kita masih berkutat dengan praktik percaloan proyek, manipulasi tender, penyalahgunaan jabatan, dan lemahnya pengawasan internal lembaga negara. Krisis integritas ini pada akhirnya berimbas pada rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga hukum. Kita tidak boleh membiarkan ketidakpercayaan ini menumpuk, karena ia adalah ancaman bagi stabilitas jangka panjang negara.

Penegakan Hukum yang Tebang Pilih

Salah satu sumber terbesar persoalan adalah penegakan hukum yang masih dinilai tebang pilih. Kita masih melihat bagaimana hukum tampak tajam terhadap masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan elit politik atau pelaku korupsi kelas kakap. Ketika kasus besar berjalan lambat, ketika tersangka berstatus pejabat publik “menghilang” dari sorotan, ketika dakwaan diperingan tanpa alasan yang dapat diterima publik, maka kita dihadapkan pada kultur impunitas yang sangat membahayakan.

Kita menyadari bahwa pemberantasan korupsi tidak akan berhasil jika aparat penegak hukum tidak berdiri di atas prinsip independensi. Kita perlu memastikan bahwa lembaga penegak hukum terbebas dari intervensi politik dan konflik kepentingan. Tanpa itu, gerakan anti korupsi hanya akan menjadi slogan tahunan, tanpa dampak nyata bagi kehidupan kita sehari-hari.

Sumber Daya Alam: Medan Korupsi yang Nyata dan Merusak

Masalah berikutnya yang tidak boleh kita abaikan adalah korupsi yang menyasar sektor sumber daya alam. Pembalakan liar dan tambang ilegal menjadi gambaran paling jelas bagaimana kekayaan alam kita dikuras, sementara keuntungan hanya mengalir kepada segelintir pihak. Kita memahami bahwa aktivitas ilegal ini tidak akan pernah terjadi dalam skala besar jika tidak ada permainan oknum di berbagai level.

Kita melihat hutan kita habis, bukan hanya karena mesin pemotong kayu, tetapi juga karena lemahnya pengawasan dan adanya kompromi birokrasi. Kita menyaksikan sungai kita tercemar, tambang ilegal merajalela, dan ruang hidup masyarakat lokal terganggu, karena negara gagal melindungi aset ekologisnya. Korupsi di sektor sumber daya alam bukan sekadar pelanggaran administrasi—ia adalah kejahatan lingkungan yang menghapus masa depan generasi penerus kita.

Ketika kita kehilangan hutan, kita kehilangan paru-paru bangsa. Ketika kita kehilangan mineral dan tambang, kita kehilangan potensi ekonomi jangka panjang. Ketika kita membiarkan korupsi merusak ekologi, kita sedang membiarkan krisis yang akan kita tanggung puluhan tahun ke depan.

Tiga Solusi Tegas untuk Menghentikan Siklus Korupsi

Peringatan Hari Anti Korupsi tahun ini harus menjadi titik balik. Kita tidak cukup hanya membicarakan masalah; kita harus memperjuangkan solusi konkret.

1. Reformasi Penegakan Hukum Secara Menyeluruh

Kita perlu memastikan bahwa penegakan hukum berjalan tanpa imunitas politik. Ini berarti memperkuat independensi penyidik, jaksa, dan hakim; memperbaiki sistem rekrutmen dan promosi; serta memastikan proses hukum terhadap kasus besar dilakukan secara transparan dan dapat dipantau publik. Kita harus mendorong audit kinerja penegak hukum secara berkala dan membuka ruang pengawasan oleh masyarakat sipil.

2. Digitalisasi dan Transparansi Tata Kelola Sumber Daya Alam

Untuk memutus rantai korupsi dalam pembalakan liar dan tambang ilegal, kita harus memanfaatkan teknologi. Kita perlu membangun sistem digital terpadu yang memantau izin tambang, pergerakan kayu, transaksi hasil tambang, serta menggunakan satelit dan kecerdasan buatan untuk mendeteksi aktivitas ilegal. Dengan sistem yang transparan dan berbasis data, kita dapat menutup ruang bermain bagi oknum yang selama ini memanfaatkan celah birokrasi.

3. Membangun Budaya Anti Korupsi Berbasis Partisipasi Publik

Pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil jika hanya menjadi tugas pemerintah. Kita harus membangun partisipasi publik yang kuat: melalui media, akademisi, komunitas, dan organisasi masyarakat sipil. Kita perlu menghidupkan literasi anti korupsi sejak bangku sekolah, mengajak generasi muda melihat integritas sebagai gaya hidup, bukan sekadar kewajiban moral. Dengan gerakan publik yang masif, kita dapat menciptakan tekanan moral dan sosial yang mampu memengaruhi pengambil kebijakan.

Seruan untuk Bangkit Bersama

Hari Anti Korupsi 2025 harus menjadi pengingat bahwa masa depan Indonesia bergantung pada keberanian kita untuk berubah. Kita harus menolak budaya permisif terhadap korupsi. Kita harus berani menuntut keadilan yang sama bagi semua. Kita harus melindungi sumber daya alam seolah melindungi napas terakhir bumi yang kita tinggali. Dan yang paling penting, kita harus bersatu untuk menghentikan siklus impunitas yang selama ini membelenggu negara.

Perubahan memang tidak terjadi dalam sehari. Tetapi setiap langkah kecil—laporan masyarakat, transparansi anggaran, kebijakan reformasi, hingga keberanian jurnalisme investigatif—adalah bagian dari perjuangan besar kita sebagai bangsa.

Hari Anti Korupsi bukan sekadar tanggal dalam kalender. Ini adalah peringatan bahwa kita punya tanggung jawab moral untuk membangun Indonesia yang lebih bersih, adil, dan berdaulat. Kita harus percaya bahwa masa depan tanpa korupsi bukan sekadar utopia, tetapi tujuan yang bisa kita capai jika kita bergerak bersama. (red)

Penulis: Achmad Rozi El Eroy | CEO Amal Insani Foundation, Ketua IDRI Banten, Ketua Umum DPN AFEBSI