PANDEGLANG – “Pejabat Publik di Kabupaten Pandeglang harus kreatif menggunakan dunia digital agar bisa berkomunikasi dengan masyarakat khususnya dalam menyampaikan program kerja serta program kerja yang akan disampaikan,”ungkap Anggota Komisi I DPR RI, Rizki Natakusumah saat kegiatan Webinar yang diinisiasi Kementrian Kominfo RI, pada Minggu (6/3) kemarin.
Lebih lanjut Rizki Natakusumah mengatakan, “Maka dari itu Anggota Komisi I DPR RI, Rizki Natakusumah mengajak, kepada seluruh Pejabat Publik di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pandeglang untuk kreatif dalam menggunakan teknologi untuk berkomunikasi dengan masyarakat.”
Pria yang saat ini tengah memperjuangkan kemerdekaan sinyal di Pandeglang mengingatkan, kepada para pejabat publik mengenai efek negatif dunia digital khususnya dalam kecepatan informasi yang terkadang informasi yang didapatkan masyarakat, kurang bisa dipertanggungjawabkan atau bersipat hoax yang menyesatkan.
“Dunia digital juga ada sisi negatif seperti hoax dan konten-konten yang mengandung paham-paham terlarang, bagian itu menjadi tantangan bagi pejabat publik untuk hadir memberikan pemahaman positif,” bebernya.
Kegiatan ini, juga menghadirkan pembicara diantarnya, Yoyon Sujana, SE – Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Banten, Achmad Rozi El Eroy, SE., MM., CPHCM selaku perwakilan Akademisi yang juga menjabat sebagai Dekan FEB Universitas Primagraha dan juga Ketua Ikatan Dosen Republik Indonesia Provinsi Banten).
Webinar yang diikuti hampir 300 orang ini, didominasi masyarakat Lebak dan Pandeglang, dijadikan sebagai ajang menyerap aspirasi masyarakat mengenai daerah-daerah yang sinyal internet kurang maksimal dari berbagai provider, yang dapat menghambat transformasi informasi.
“Dalam kesempatan webinar ini, banyak konstituen kami yang menyampaikan aspirasinya, yang berhubungan dengan wilayah kerja Komisi I mengenai belum maksimalnya sinyal di berbagai daerah di Kabupaten Pandeglang dan Lebak,” ujar Rizki
Dalam kesempatan yang lain, Achmad Rozi EL Eroy menyampaikan bahwa hari ini para pejabat public dinilai memiliki komunikasi yang buruk, sehingga tidak mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat.
“Masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan komunikasi public yang disampaikan oleh para pejabat, karena apa yang diucapkan dan apa yang terjadi dilapangan tidak pernah singkron.” ujarnya.
“Masyarakat sudah muak dengan retorika pejabat yang hanya mengambil hati masyarakaat disaat perlunya saja. Pejabat publik tidak memiliki sense of crisis terhadap kesulitan yang dialami oleh masyarakat” tegas Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Primaghara ini (red)
20
20
